Ratusan Pekerja Outsourcing PT Semen Tonasa Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tuntut Keadilan Upah Karyawan

Potralindependen.com, pangkep – Federasi Pekerja Outsourcing Semen Tonasa (FPOS-ST) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di dua titik strategis di Kabupaten Pangkep pada Selasa pagi (3/2). 

Sebanyak kurang lebih 300 massa aksi turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi terkait ketidakadilan upah dan kejelasan status kerja bagi ribuan tenaga alih daya.

Aksi yang dimulai pukul 08.40 WITA ini dipimpin oleh Alfianto Amir, S.T. selaku Jenderal Lapangan (Jendlap) dan Rusmanto selaku Koordinator Lapangan (Korlap). Massa yang mengenakan seragam Safety lengkap sesuai SOP perusahaan bergerak tertib dengan membawa alat peraga berupa spanduk, bendera organisasi, serta pengeras suara.

Tiga Tuntutan Utama

Dalam orasinya, FPOS-ST menyampaikan tiga poin krusial yang menjadi dasar perlawanan pekerja:

Penyesuaian Upah Tahun 2026: Massa menilai pembayaran upah tahun ini oleh para vendor tidak sesuai dengan rumusan Upah Pekerja 2025 (UMK + Tunjangan). Hal ini menyebabkan kenaikan UMK tahun ini seolah-olah tidak berdampak pada kesejahteraan pekerja.

Pengangkatan Status Karyawan (PKWTT): Menuntut PT Semen Tonasa untuk mengangkat pekerja PKWT menjadi PKWTT (Karyawan Tetap) sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2021, mengingat banyak pekerja outsourcing yang masa kontraknya telah melampaui 5 tahun.

Evaluasi Manajemen Alih Daya: Mendesak manajemen PT Semen Tonasa untuk mengevaluasi unit pengelola tenaga alih daya karena dinilai membuat kontrak yang tidak berpihak pada pekerja dan lebih menguntungkan pihak vendor.

Dinamika di Lapangan

Aksi dimulai di depan Kantor Pusat PT Semen Tonasa, Kelurahan Bontoa. Pada pukul 09.56 WITA, perwakilan manajemen PT Semen Tonasa yang terdiri dari Mursham, S.T. (GM KLGA/Sekper), Hardiman (SM Sekper), dan Kapten Inf Hamka (Kanit Keamanan) menemui massa aksi untuk mendengarkan tuntutan secara langsung.

Setelah menyampaikan aspirasi di internal perusahaan, massa kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kabupaten Pangkep pada pukul 10.16 WITA untuk meminta dukungan legislatif.

Respon DPRD Kabupaten Pangkep

Massa aksi diterima langsung oleh anggota Komisi 3 DPRD Pangkep, Umar Haya, S.H., M.H., dari Fraksi PPP. 

Dalam tanggapannya, pihak DPRD memberikan apresiasi atas ketertiban massa aksi dan berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

DPRD Pangkep menjanjikan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) paling lambat pada tanggal 5 atau 6 Februari 2026. Pertemuan tersebut nantinya akan menghadirkan manajemen PT Semen Tonasa, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemda Pangkep, serta seluruh pimpinan vendor terkait.

Keamanan Terkendali

Seluruh rangkaian kegiatan mendapatkan pengawalan ketat dari unsur pengamanan gabungan yang terdiri dari Unit Intel Kodim 1421/Pkp, Personil Koramil 02/Minasatene, Satfung Polres Pangkep, Polsek Minasatene, serta internal Security PT Semen Tonasa.

Aksi berakhir pada pukul 11.28 WITA. Massa membubarkan diri dengan tertib. Situasi dilaporkan aman dan kondusif.